Kasus Pelanggaran HAM Berat di Era Reformasi

Nama         : Rema Marninda Zahara     

No Absen   : 27

Kelas          : XI MIA 1

Kasus Pelanggaran HAM Berat di Era Reformasi

a. Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998)

Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap para aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang).

Solusi : seharusnya pemerintah bisa melindungi warga negara termasuk aktivis politik, juga bisa mencari tau siapa pelaku dibalik penculikan para aktivis politik itu dan pelakunya harus mendapat hukuman sesuai dengan undang undang yang berlaku dengan keputusan hakim yang seadil adilnya bukannya malah memutuskan dengan ketidakadilan seperti yang telah terjadi yaitu pelaku utama tidak tersentuh, proses pengadilan yang tidak kompeten, banyaknya putusan bebas bagi perwira militer, vonis terlalu ringan dan tidak ada reparasi bagi korban.

b. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)

Gerakan reformasi dipicu oleh krisis ekonomi tahun 1997. Krisis ekonomi terjadi berkepanjangan karena fondasi ekonomi yang lemah dan pengelolaan pemerintahan yang tidak bersih dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa menuntut perubahan dari pemerintahan yang otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis, mensejahterakan rakyat dan bebas dari KKN. Dengan jatuhnya korban pada kasus Trisakti, emosi masyarakat meledak. Selama dua hari berikutnya 13 – 14 Mei terjadilah kerusuhan dengan membumi hanguskan sebagaian Ibu Kota Jakarta. Kemudian berkembang meluas menjadi penjarahan dan aksi SARA Ketika demonstrasi inilah berbagai hal yang tidak dinginkan dapat terjadi. Karena sebagai gerakan massa tidak mudah melakukan kontrol. Bentrok fisik dengan aparat kemanan, pengrusakan, penembakan dengan peluru karet maupun tajam inilah yang mewarai kasus Trisakti dan Semanggi.

Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 (4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka). Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 (17 orang warga sipil meninggal) dan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 (1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka).

Solusi : Seharusnya pemerintah bisa mempertimbangkan keluhan dari rakyatnya, apalagi jika hal tersebut demi kehidupan bangsa dan negara, jika pemerintah merasa tidak setuju maka seharusnya pemerintah tidak langsung mengambil tindakan yang membahayakan rakyatnya yang malah membuat kehidupan negara menjadi kacau dan rakyatpun menjadi marah yang akhirnya membalas dengan aksi SARA yang malah membuat lemahnya kehidupan bangsa negara

c. Peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat (1999)

Berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia, yang dibuktikan oleh Peristiwa Santa Cruz menjadi batu loncatan bagi usaha sekuritisasi perjuangan meraih kembali kedaulatan Timor Timur.Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia menjelang dan pasca jejak pendapat 1999 di timor timur secara resmi ditutup setelah penyerahan laporan komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia - Timor Leste kepada dua kepala negara terkait. .

Solusi : Seharusnya pemeritah bisa menghentikan aksi kekerasan oleh pro integrasi Timor timur, karena itu juga termasuk pelanggaran HAM yang tidak berperikemanusiaan dan seharusnya pemerintah bisa mendamaikannya jangan malah memutuskan dengan ketidakadilan, seperti yang telah terjadi yaitu pelaku utama tidak tersentuh, proses pengadilan yang tidak kompeten, banyaknya putusan bebas bagi perwira militer, vonis terlalu ringan dan tidak ada reparasi bagi korban.

d. Kasus Ambon (1999)

Peristiwa yang terjadi di Ambon ni berawal dari masalah sepele yang merambat kemasala SARA, sehingga dinamakan perang saudara dimana telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan yang memakan banyak korban.

Solusi : Seharusnya masyarakat dapat mengendalikan amarahnya dan pemerintah harus berperan aktif terhadap kasus yang terjadi, dan juga dapat menyelesaikan masalah

e. Peristiwa Bangaqiyah (1999)

Peristiwa Bangaqiyah adalah salah satu tragedi kemanusian di Aceh yang menjadi sangat penting karena terjadi di saat pemerintah berjanji untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dan menghentikan kekerasan terhadap rakyat sipil Aceh. Selain kekejaman yang terjadi pada kasus ini menjadi begitu terbuka, seakan menjadi tambahan bahan bakar baru bagi upaya memisahkan diri dari Indonesia . 

Solusi : Seharusnya pemerintah dapat menepati janjinya dan dapat menghentikan pelanggaran HAM dan menghentikan kekerasan terhadap rakyat sipil Aceh, sehingga mereka tidak sampai memisahkan diri dari Indonesia